KOMPAS1.id || Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tengah mendalami dugaan kasus seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon yang diduga menjadi korban praktik pengantin pesanan di China.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan awal mengenai kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. Saat ini, upaya penelusuran terus dilakukan untuk memastikan keberadaan serta kondisi korban.
Menurutnya, penanganan kasus ini melibatkan koordinasi lintas lembaga karena berkaitan dengan permasalahan antarnegara.
Pemerintah daerah, kata Siska, memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang.
Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menginstruksikan agar proses penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
DP3AKB Jabar juga telah menjalin komunikasi langsung dengan korban guna memperoleh informasi awal terkait kronologi kejadian serta lokasi terkini.
Mengingat peristiwa terjadi di luar negeri, Pemprov Jabar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.
Selain itu, komunikasi turut dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai daerah asal korban agar proses pendampingan hingga pemulangan dapat berjalan sesuai prosedur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk memberikan layanan lanjutan, mulai dari pendampingan psikologis, sosial, hingga proses reintegrasi setelah korban kembali ke daerah asalnya. Ke depan, DP3AKB Jabar berencana memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan edukasi masyarakat terkait berbagai modus perdagangan orang yang kerap berkedok pernikahan maupun tawaran pekerjaan.
Sumber: Kompas
Foto: Humas Jabar
