Garut Kompas 1 i.d–
Konsistensi kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut kembali mendapat pengakuan. Setelah sebelumnya meraih apresiasi pelayanan publik dari Ombudsman RI, kini Lapas Garut memborong penghargaan dalam ajang Garut Treasury Award 2026 yang diselenggarakan oleh KPPN Garut, Kamis (26/02/2026), bertempat di Aula KPPN Garut.
Dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 yang dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja lingkup KPPN Garut, Lapas Garut menerima tiga penghargaan sekaligus, yakni:
1. Sertifikat Apresiasi sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori “SEMPURNA” dengan Nilai 100 Periode Tahun 2025.
2. Peringkat Kedua Satuan Kerja Pengguna Cash Management System (CMS) dengan Persentase Penggunaan Terbesar Tahun 
2025.
3. Peringkat Ketiga Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan Kinerja Terbaik Periode Tahun 2025.
Nilai IKPA 100 menunjukkan bahwa seluruh siklus pengelolaan anggaran — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ketepatan penyampaian SPM, hingga pelaporan — dilaksanakan secara disiplin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian tersebut melengkapi prestasi Lapas Garut yang sebelumnya memperoleh nilai 94,16 kategori kualitas pelayanan “Sangat Baik” dari Ombudsman RI dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 — nilai tertinggi di antara satuan kerja pemasyarakatan yang dinilai di Jawa Barat.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menyampaikan bahwa penghargaan dari KPPN dan Ombudsman memiliki benang merah yang sama, yakni tata kelola yang berintegritas.
“Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan anggaran yang akuntabel. Ketika keuangan negara dikelola secara transparan dan tertib, maka program pembinaan, pelayanan, dan pengamanan dapat berjalan optimal serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Garut Treasury Award sendiri merupakan bentuk apresiasi tahunan kepada satuan kerja dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik, dengan indikator penilaian meliputi IKPA, kecepatan penyampaian SPM, pemanfaatan sistem digital keuangan, serta ketertiban administrasi.
Keberhasilan ini semakin memperkuat citra positif pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga serius membangun sistem birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis akuntabilitas.
Sinergi antara kualitas pelayanan publik yang diakui Ombudsman RI dan tata kelola keuangan yang mendapat apresiasi KPPN menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Lapas Garut berjalan secara komprehensif — menyentuh aspek pelayanan, manajemen, hingga integritas pengelolaan keuangan negara. (Uwa Ratno )
