Aceh Singkil kompas1.id –
Dewan pimpinan cabang (DPC) LSM KPK RI Aceh Singkil mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana bantuan daging Meugang senilai Rp1 miliar yang bersumber dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk masyarakat terdampak banjir di Aceh Singkil.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul informasi yang beredar di kalangan media dan media sosial terkait dugaan ketidaksesuaian jumlah dan ukuran sapi yang dibeli menggunakan anggaran tersebut.
Hitungan Anggaran Jadi Sorotan
Dedi, Ketua DPC LSM KPK RI Aceh Singkil, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan alokasi 20 ekor sapi dari total dana Rp1 miliar.
“Kalau Rp1 miliar dibagi untuk 20 ekor sapi, berarti satu ekor dihargai sekitar Rp50 juta. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegas Dedi, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, harga sapi di wilayah Aceh Singkil dinilai tidak wajar jika mencapai Rp50 juta per ekor. Ia menyebut, dengan kisaran harga sekitar Rp12,5 juta, masyarakat sudah bisa mendapatkan sapi dengan ukuran yang cukup besar.
“Jika Rp50 juta dibelikan di daerah kita, bisa dapat sekitar empat ekor sapi. Artinya, dengan Rp1 miliar seharusnya bisa diperoleh hingga 80 ekor sapi,” ujarnya.
Transparansi
LSM tersebut juga menyoroti adanya informasi bahwa sebagian sapi yang dibagikan berukuran kecil dan dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang disebutkan.
“Jika benar ada sapi yang ukurannya kecil, hanya lebih besar sedikit dari kambing maka di sinilah timbul dugaan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran,” kata Dedi dengan nada kesal.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi, namun meminta APH melakukan penyelidikan sesuai aturan yang berlaku guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik.
“Kami mendesak APH agar segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan, sehingga publik mendapatkan kepastian apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme pengadaan dan rincian penggunaan dana bantuan tersebut.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
