Aceh Singkil kompas1.id
Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini mencuat menyusul aksi unjuk rasa yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Senin (9/2/2026).
Merespons keresahan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penggerak Keadilan Republik Indonesia (DPC LSM KPK-RI) Aceh Singkil secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk segera turun tangan. Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut memberikan atensi serius guna menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua DPC LSM KPK-RI Aceh Singkil, Dedi Sumanto, menyatakan bahwa praktik “mahar jabatan” adalah ancaman serius bagi birokrasi. Ia menilai, jika dibiarkan, hal ini akan merusak kualitas pelayanan publik di kabupaten tersebut.
“Jika benar terjadi, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus diusut tuntas. Kami meminta KPK-RI memberikan atensi khusus agar dugaan ini dapat ditindaklanjuti secara transparan dan profesional,” tegas Dedi dalam keterangannya.
Dedi juga memberikan apresiasi kepada massa SOMPAS yang berani menyuarakan isu ini. Menurutnya, aksi damai tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang vital dalam menjaga jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan isu ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran hukum yang kuat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan praktik jual beli jabatan yang disuarakan oleh para aktivis dan mahasiswa tersebut.
Reporter Sabri
