Aceh Singki kompas1.id –
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon bersama Wakil Bupati H. Hamzah Sulaiman, SH,
berbagai kalangan masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana capaian pembangunan dan program kerja yang telah dijalankan selama setahun terakhir.
Sorotan utama datang dari mahasiswa serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menilai bahwa selama satu tahun pemerintahan berjalan,
belum terlihat adanya langkah komunikasi publik yang terbuka, terutama dalam bentuk konferensi pers resmi yang menjelaskan capaian kerja pemerintah daerah secara terukur.
Menurut sejumlah pihak, hingga kini masyarakat luas masih belum memperoleh gambaran jelas terkait perkembangan program prioritas, kemajuan pembangunan, serta capaian kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor.
“Setahun kepemimpinan berjalan, tetapi masyarakat belum mendapatkan penjelasan resmi yang transparan mengenai program-program unggulan, realisasi anggaran, serta arah pembangunan daerah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil juga menilai, konferensi pers rutin penting dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai ruang klarifikasi pemerintah daerah terhadap berbagai kritik yang berkembang.
Sejumlah kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa dan LSM selama ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Bupati dan Wakil Bupati.
Pemerintah daerah diharapkan tidak menutup diri, melainkan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Masyarakat berharap Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dapat lebih aktif membangun komunikasi dengan publik, menyampaikan laporan kinerja secara periodik, serta membuka ruang dialog agar pembangunan daerah berjalan lebih transparan dan terarah.
Dengan adanya konferensi pers dan laporan resmi kepada masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, serta seluruh program pembangunan dapat diketahui secara luas dan dapat diawasi bersama.
Masyarakat Aceh Singkil menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kebutuhan, namun merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
Reporter Sabri
