Kotabumi – Kompas1.id || Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi. Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Bukit Kemuning, Rabu (4/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Romli menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Hamartoni–Romli masih berada pada tahap awal pelaksanaan program yang telah direncanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan amanah masyarakat secara konsisten dalam membenahi berbagai sektor pembangunan di Lampung Utara selama lima tahun ke depan.
Sementara itu, Bupati Hamartoni Ahadis menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu, diperlukan dukungan, partisipasi, serta sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga menjadi kunci dalam mewujudkan Lampung Utara yang lebih maju,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Camat Bukit Kemuning beserta Forkopimcam, para lurah dan kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, tokoh adat, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam kesempatan ini, Pemkab Lampung Utara juga menghadirkan berbagai layanan dan bantuan langsung kepada masyarakat, di antaranya bantuan perlengkapan sekolah dan olahraga, paket sembako, bibit pertanian, layanan kesehatan melalui Puskesmas Mider, penanganan stunting, pelayanan administrasi kependudukan, serta pelayanan pembayaran pajak dari Bapenda.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan dialog interaktif antara masyarakat dan jajaran pemerintah daerah sebagai sarana penyampaian aspirasi, masukan, dan keluhan warga yang langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.(Red)
