Bandung, Kompas, id.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Forkopimda Jabar menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa (5/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan, diikuti oleh jajaran TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, BMKG, PMI, instansi vertikal, serta relawan kebencanaan. Apel ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang digelar di seluruh Indonesia dalam rangka memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana alam menjelang puncak musim hujan.
Dalam sambutan Kapolri yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat, ditegaskan akan pentingnya Apel kesiapsiagaan sebagai bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana. “Apel ini adalah wujud sinergi seluruh elemen bangsa. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, demi menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga angin puting beliung kerap melanda berbagai daerah di Jabar. “Kesiapsiagaan ini bukan sekadar formalitas. Kita harus memastikan setiap personel, peralatan, dan sistem koordinasi siap bekerja cepat ketika bencana terjadi. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Dedi Mulyadi.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dan di Jawa Barat curah hujan diprediksi meningkat mulai November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Selain itu, BMKG juga mendeteksi awal kemunculan fenomena La Niña yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026. Meski bersifat lemah (gurilemah), fenomena ini tetap dapat meningkatkan curah hujan di wilayah selatan Indonesia, termasuk Jawa Barat bagian selatan seperti Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui BPBD Jabar, akan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BMKG, Basarnas, PMI, serta pemerintah kabupaten/kota agar dapat memberikan quick response terhadap setiap kejadian bencana. “Kunci keberhasilan penanggulangan bencana adalah sinergi. Tidak ada instansi yang bisa bekerja sendiri. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bergerak bersama agar dampak bencana dapat diminimalkan,” tuturnya.
Menurut data BNPB, hingga Oktober 2025 telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, termasuk 1.289 kejadian banjir, 189 tanah longsor, dan 229 gempa bumi. Jawa Barat sendiri menjadi salah satu provinsi dengan frekuensi bencana tertinggi, terutama akibat curah hujan ekstrem dan kondisi geografis yang kompleks.
Apel kesiapsiagaan ini ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan peralatan siaga bencana, mulai dari kendaraan SAR, perahu karet, alat komunikasi, hingga perlengkapan medis dan logistik. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap seluruh instansi dan masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, sekaligus memperkuat budaya tangguh bencana di lingkungan masyarakat.
“Kita tidak bisa mencegah datangnya bencana, tetapi kita bisa memperkecil dampaknya dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan empati. Jawa Barat harus siap, tangguh, dan saling menjaga,” tutupnya.
Bid Humas Polda Jabar / E. Sumartini
