KOMPAS1.id || Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kabupaten Sintang semakin memprihatinkan. Hingga 2 September 2026, karhutla dilaporkan telah meluas ke 10 dari 14 kecamatan, dengan 126 lokasi kebakaran dan luas area terdampak mencapai sekitar 576,5 hektare.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil langkah tegas. Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, memutuskan menunda sejumlah agenda dan kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan banyak orang.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk prioritas terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Bupati Gregorius Herkulanus Bala saat memberikan keterangan kepada awak media di Pendopo Bupati Sintang, Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, penyesuaian jadwal berbagai kegiatan hingga kebijakan terkait pembelajaran harus dilakukan karena kabut asap telah berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
Bupati menegaskan, keputusan tersebut bukanlah langkah yang mudah. Kondisi kabut asap dapat berubah dengan cepat, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah harus disesuaikan dengan situasi dan tingkat risiko pada saat itu.
Pemerintah daerah meminta masyarakat memahami langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk melindungi kesehatan warga. Keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi udara yang memburuk akibat karhutla.
Di sisi lain, penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses menuju titik api dan keterbatasan sumber air serta peralatan pemadaman.
BPBD Sintang juga terus berkoordinasi dengan unsur pemadam kebakaran, TNI, Polri, relawan, dan pihak terkait untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Karhutla bukan hanya persoalan api yang membakar hutan dan lahan. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat melalui kabut asap, gangguan aktivitas, ancaman terhadap kesehatan, serta terganggunya kegiatan pendidikan dan pemerintahan.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama agar kebakaran tidak semakin meluas dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Jurnalis Effendy
