Kompas1.id
GARUT, 21 Agustus 2026 — Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut, pada Kamis (20/8/2026). Mereka memprotes kondisi jalan penghubung Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, hingga Peundeuy yang rusak parah dan tak kunjung tertangani selama bertahun-tahun.
Dalam orasinya, Ketua Gema BSP Alan Muhtar menuntut pemerintah daerah segera memberikan kepastian perbaikan. Ia bahkan menyampaikan permintaan yang tegas: jika Pemkab Garut dinilai tidak mampu menangani persoalan jalan di wilayah tersebut, masyarakat memohon agar wilayah Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy dipisahkan dari Kabupaten Garut.
“Kalau memang Kabupaten Garut tidak berdaya membangun Jalan Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy, tolong bantu kami untuk berpisah dengan Garut,” tegas Alan di hadapan massa dan pihak pemerintahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menuturkan kerusakan jalan itu telah berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari: menghambat distribusi hasil pertanian, menyulitkan akses anak-anak ke sekolah, hingga menghambat layanan kesehatan dan evakuasi medis darurat.
Gema BSP juga menyoroti anggaran jalan daerah tahun ini yang mencapai Rp296 miliar. Menurut mereka, alokasi untuk wilayah selatan belum memberikan porsi yang adil. Perbaikan sepanjang 6,5 kilometer melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) pun dinilai baru menyelesaikan sebagian kecil persoalan yang ada.
Masyarakat meminta Pemkab Garut menyusun tahapan perbaikan yang jelas dan terukur menggunakan APBD, agar seluruh ruas jalan yang rusak dapat ditangani secara bertahap dan menyeluruh.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan pihaknya akan melakukan perbaikan jangka pendek agar jalan lebih layak dilalui masyarakat. Pembangunan jalan hingga Peundeuy sendiri ditargetkan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.
“Tidak usah bagus-bagus, yang penting layak dulu,” ujar Bupati Syakur, menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan jalan segera dapat digunakan dengan layak bagi masyarakat.
Wa Ratno
: Kompas1.id












