Kompas1.id
YOGYAKARTA – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengapresiasi capaian positif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam upaya mengawal pendanaan pendidikan di Indonesia. Sri Paduka berharap, berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus diiringi dengan penguatan peran PGRI dalam menghadirkan gagasan serta langkah nyata yang memberikan kemaslahatan bagi para guru.
Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka saat menerima kunjungan jajaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Gedhong Pareanom, Rabu (22/07). Kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi PB PGRI kepada Pemerintah Daerah DIY atas komitmen nyatanya dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan.
Dalam praktiknya, DIY dinilai telah melampaui ketentuan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal ini sejalan dengan mandat yang diemban PGRI untuk mengawal pendanaan pendidikan di Indonesia sesuai penugasan yang diberikan UNESCO sejak tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyikapi hal tersebut, Sri Paduka menegaskan bahwa guru merupakan fondasi pertama pendidikan bagi anak di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, PGRI diharapkan tidak hanya berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas melalui berbagai kajian mendalam, gagasan inovatif, dan langkah konkret untuk mendukung pengembangan kompetensi guru agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.
“Sehingga saya rasa penting bagi PGRI untuk tidak hanya berfokus pada kesejahteraan anggotanya saja, namun turut memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Perlu ada pemikiran berdasarkan kajian dan langkah-langkah konkret tentang bagaimana guru-guru dapat terus didukung dan dikembangkan sebagai persiapan menghadapi masa depan,” tutur Sri Paduka.
Lebih lanjut, Sri Paduka juga memberikan apresiasi tinggi karena PGRI telah menaruh perhatian besar terhadap nasib para guru, khususnya guru-guru muda yang masih berstatus honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Menurutnya, golongan guru tersebut masih menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari beban kerja yang padu hingga aspek kesejahteraan yang belum memadai, sehingga memerlukan dukungan dan pendampingan yang lebih besar agar mereka dapat bertahan dan terus berkarya mencerdaskan bangsa.
(Mulyoko)
