Kompas1.id
Nasional, 16 Juni 2026 – Suasana peta politik nasional kembali memanas menyusul tudingan yang dilontarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PDIP menyatakan bahwa PSI dikabarkan aktif melakukan pendekatan dan merekrut kader dari sejumlah partai politik lain, termasuk kader dan pengurus di lingkungan internal PDIP sendiri.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini mengawasi secara ketat setiap pergerakan yang dilakukan PSI di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada kader biasa, tetapi juga menyasar anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai yang memiliki posisi strategis.
“Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa ada tawaran berupa bantuan material yang diberikan kepada sejumlah kader agar bersedia berpindah haluan dan bergabung ke PSI,” ujar Deddy. Ia menambahkan bahwa meski saat ini belum dapat memastikan kebenaran mutlak dari kabar tersebut, pihaknya menilai fenomena ini perlu dicermati dengan seksama karena berpotensi mengubah dinamika dan persaingan politik menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, PDIP juga memberikan tanggapan terkait manuver politik PSI dan isu yang beredar di masyarakat. Partai berlambang kepala banteng itu menegaskan tidak merasa khawatir dengan langkah yang diambil PSI maupun isu kemungkinan bergabungnya mantan Presiden Joko Widodo ke partai tersebut.
PDIP meyakini kekuatan elektoral dan soliditas kader mereka tetap terjaga dengan baik. Bahkan, menurut pandangan mereka, strategi PSI yang terus merekrut kader dari berbagai partai justru memiliki risiko tersendiri, yaitu berpotensi memicu persaingan dengan banyak kekuatan politik sekaligus, bukan hanya satu lawan satu.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari jajaran pengurus PSI terkait tudingan dan pernyataan yang disampaikan oleh PDIP ini. Perkembangan situasi ini dipantau terus mengingat dampaknya terhadap stabilitas dan arah politik nasional ke depannya. ***
