KOMPAS1.ID
BANDUNG, 2 Juni 2026 – Banyak yang menilai acara lepas sambut pejabat tinggi hanya sekadar formalitas belaka. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan makna jauh lebih dalam di balik pergantian pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat yang digelar di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6).
Menurut Dedi, momen tersebut bukan sekadar agenda seremonial pergantian jabatan, melainkan kesempatan strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun harmonisasi yang lebih kokoh di antara seluruh unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum di Jawa Barat.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program yang bagus saja, tetapi sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antarberbagai lembaga yang terlibat dalam pemerintahan,” ujar Dedi saat menghadiri acara tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat hanya bisa tercapai jika terjalin komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, kejaksaan, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini, kata dia, harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Kita sinergi antarlembaga sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini. Dilakukan percepatan, dukungan, dan mitigasi setiap penyimpangan sejak dini,” tegas Dedi.
Lebih jauh, Gubernur meyakini bahwa harmonisasi dan kerja sama yang baik antarlembaga akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi kunci utama dalam memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga secara resmi menyambut Sutikno yang kini menjabat sebagai Kajati Jawa Barat, menggantikan Hermon Dekristo yang pindah tugas. Ia berharap hubungan baik dan pola kerja sama yang sudah terjalin erat selama ini dapat terus berlanjut, bahkan semakin kuat, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga Jawa Barat.
Pesan yang disampaikan Dedi ini pun menjadi sorotan, mengingat ia menegaskan bahwa pergantian pejabat bukan sekadar urusan jabatan dan birokrasi, melainkan momentum berharga untuk membangun kolaborasi yang lebih tangguh demi kepentingan rakyat.***Red














