JAKARTA – Kompas1.id || Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional terus diperkuat. Salah satunya melalui langkah strategis dengan melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Selasa (27/01).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara dan didampingi sejumlah pejabat kunci, di antaranya Plt. Kepala BKPSDM, Plt. Inspektur Kabupaten, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Utara. Kehadiran jajaran teknis ini menegaskan keseriusan daerah dalam menata birokrasi dan sumber daya aparatur secara komprehensif.
Rombongan Pemkab Lampung Utara diterima oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, MPPM, bersama Kepala Biro SDM dan Umum, Perwita Sari, SST, SE, M.Si. Pertemuan berlangsung konstruktif dan fokus pada penguatan kebijakan strategis kepegawaian serta transformasi tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah agenda prioritas, salah satunya penataan tenaga Non-ASN sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Diskusi menyoroti mekanisme peralihan tenaga honorer menuju skema PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, agar selaras dengan Undang-Undang ASN yang terbaru.
Bupati Lampung Utara menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memastikan setiap kebijakan reformasi birokrasi berjalan searah dengan regulasi pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan kepegawaian di Lampung Utara memberikan kepastian dan keadilan bagi aparatur, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Sekretaris Kementerian PANRB menyambut positif langkah proaktif Pemkab Lampung Utara. Pihak kementerian memberikan arahan teknis serta penekanan pentingnya pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan transisi ASN dan digitalisasi birokrasi.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik di era digital.(*Red/)
