Kompas1.id Jakarta –
Di tengah gencarnya narasi transformasi digital nasional, publik justru dihadapkan pada kenyataan yang kontras: proyek-proyek teknologi bernilai fantastis di tubuh (BNI) Yg diduga menyimpan persoalan serius dalam tata kelola, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Ketika modernisasi dijalankan tanpa transparansi, maka digitalisasi berpotensi berubah bukan menjadi kemajuan, melainkan ruang baru bagi kekacauan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan di depan kantor pusat BNI dan gedung KPK pada 13 Mei 2026 dengan melibatkan sekitar 100 massa dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda.
Ketua AMPHI, Sahrir Yapo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan akademik dan moral atas berbagai temuan yang mencerminkan rapuhnya tata kelola proyek digital di lingkungan perbankan milik negara.
“Negara sedang berbicara tentang efisiensi, artificial intelligence, digital banking, dan transformasi teknologi. Tetapi apa artinya semua itu jika proyek-proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah justru dipenuhi persoalan yang merusak kepercayaan publik?” ujar Sahrir dalam keterangannya, Jumat (8/5).
AMPHI menyoroti sejumlah proyek besar yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan ditemukan memiliki berbagai persoalan. Di antaranya pengadaan senilai Rp902,4 miliar yang disetujui sebelum pejabat terkait dinyatakan lulus fit and proper test. Selain itu, terdapat proyek Enterprise License Agreement (ELA) IBM senilai Rp215 miliar yang disebut disetujui tanpa assessment pajak yang memadai.
Tidak hanya itu, AMPHI juga menyoroti proyek RM Tool senilai Rp30,35 miliar serta proyek Base24 senilai Rp322 miliar yang progres pekerjaannya baru mencapai 47 persen hingga September 2024. Dalam pandangan AMPHI, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pengendalian proyek.
Sementara pada proyek EDC Full Managed Service senilai Rp506 miliar, AMPHI mempertanyakan mekanisme penunjukan langsung terhadap PT MTI yang dinilai berpotensi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan yang sehat dan kompetitif.
Sorotan tajam juga diarahkan pada Project Maverick atau New BNI Mobile Banking/Wondr. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut memiliki realisasi anggaran sebesar Rp182,94 miliar pada tahun 2023 dan Rp81,415 miliar pada semester pertama 2024. Namun, proyek itu diduga menyimpan sejumlah kejanggalan serius, mulai dari fitur yang tidak dikerjakan tetapi tetap dibayarkan, pengerjaan fitur di luar Term of Reference (TOR), hingga ketidaksesuaian pembayaran sebesar Rp16,827 miliar.
Selain itu, terdapat pula potensi denda keterlambatan sebesar Rp13,275 miliar yang dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.
“Dalam negara demokratis, uang publik bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika proyek-proyek bernilai besar dijalankan tanpa transparansi dan kehati-hatian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi legitimasi institusi itu sendiri,” tegas Sahrir.
Menurutnya, korupsi modern sering kali tidak tampil secara vulgar, melainkan bekerja melalui prosedur yang dimanipulasi, pengawasan yang dilemahkan, dan keputusan administratif yang tampak legal tetapi merusak substansi keadilan publik.
Karena itu, AMPHI mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh proyek IT yang dianggap bermasalah di tubuh BNI, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Ketika lembaga penegak hukum lambat bergerak terhadap dugaan penyimpangan bernilai triliunan rupiah, maka publik akan mulai bertanya: hukum ini bekerja untuk siapa? Sebab hukum yang kehilangan keberanian di hadapan kekuasaan dan modal, perlahan akan kehilangan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
AMPHI memastikan aksi pada 13 Mei 2026 akan berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa juga menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum demi menyelamatkan uang rakyat dan menjaga integritas tata kelola negara.
(Noval).
