Aceh Singkil kompas1.id
— Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026 dalam rapat paripurna, setelah Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun mencabut skors sidang dan menyatakan forum telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan rapat dinyatakan sah.Selasa (21/04/2026)
Pengesahan APBK 2026 itu disetujui seluruh anggota DPRK yang hadir dan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Amaliun mengatakan, pengesahan APBK tersebut merupakan hasil dari komunikasi intensif dan proses negosiasi panjang antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, termasuk melalui mediasi Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh.
“Kesepakatan ini membuka jalan bagi APBK 2026 masuk ke tahap akhir, yakni pengesahan dalam bentuk qanun,” kata Amaliun dalam rapat paripurna.
Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya, postur APBK Aceh Singkil Tahun 2026 berada di kisaran Rp822 miliar, Amaliun menegaskan pengelolaan anggaran tahun ini harus dilakukan secara cermat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pengesahan APBK bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi awal tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBK ini harus dijalankan secara maksimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh Singkil. Itu yang utama,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang telah menyepakati APBK 2026 setelah melalui pembahasan yang cukup panjang.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Singkil yang telah bersama-sama membahas hingga menyepakati APBK Tahun 2026 ini,” kata Safriadi.
Menurut dia, dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang wajar dan menjadi ruang untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran daerah.
Usai pengesahan, pemerintah daerah, kata Safriadi, akan fokus pada percepatan pelaksanaan program agar anggaran yang telah disahkan dapat segera dieksekusi dan tepat sasaran.
“Ini awal dari kerja besar kita. Yang penting sekarang bagaimana anggaran ini bisa kita eksekusi dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (SB)
