Kompas1.id Maluku Utara
Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT) menilai, dengan adanya flayer yang beredar hilangnya Gubernur Maluku Utara di tengah konflik sosial adalah bentuk pembiaran struktural.
Menurut Inggrid Nola Tokan (Waketum SMIT), dalam setiap konflik sosial, peran pemimpin seharusnya menjadi penentu arah, meredakan ketegangan, membuka ruang dialog, dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Justru yang kerap terjadi sebaliknya. Alhasil, diamnya pemimpin bukanlah sikap netral, melainkan bentuk keberpihakan dan pembiaran agar konflik mencapai titik jenuh, sehingga rakyat merasa lemah dan akhirnya menyerah pada skema pembebasan lahan yang ditawarkan elit dan hanya menguntungkan kelompok dominan. Kalau kata Rosa Luxemburg “Pemimpin yang diam membuat rakyat terbiasa dengan penindasan.”
“Konflik sosial tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia merupakan akumulasi dari ketimpangan ekonomi,politik, maupun kultural yang dibiarkan berlarut-larut.”
Lanjut Nola nama sapaan Inggrid, dalam logika kekuasaan, diam seringkali menjadi strategi untuk menghindari segala bentuk resiko. Seperti takut kehilangan kelompok besar, takut mengganggu kepentingan kapital dan takut mengganggu stabilitas semu.
Ini adalah bentuk pembiaran struktural. Bahkan bisa menjadi sinyal bahwa kekerasan atau ketidakadilan yang terjadi adalah sesuatu yang “ditoleransi”, selama tidak mengganggu kepentingan kekuasaan. Ironisnya, masyarakat terjebak dalam polarisasi yang semakin tajam, sehingga tidak lagi sekedar konflik sosial, tetapi berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Konflik yang terjadi di Halmahera tengah itu tidak jatuh dari langit, hal itu merupakan kekerasan struktural yang sudah beberapa kali terjadi dengan motif perempasan rung hidup (konflik primer). Masyarakat yang terakumulasi dalam polarisasi sosial akibat dari rentetan kasus berbau SARA. (sebelumnya terjadi di Halmahera Utara).
Bahkan, Sempat bikin geger sejagat Moloku Kieraha karna salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari fraksi Partai Demokrat, dalam isi percakapannya, diduga kuat berbau provokatif sehingga mempertajam polarisasi tersebut (konflik sekunder) dan dapat memicu pertikaian dengan label AGAMA yang menyebabkan korban jiwa dan pembakaran rumah warga serta Gereja. Sentimen SARA adalah alat paling murah dan efektif bagi elit untuk memecah solidaritas kelas. Selama masyarakat sibuk saling curiga berdasarkan etnis, mereka tidak akan sempat bertanya : “Siapa yang mendapatkan untung dari hancurnya hutan kami?” atau “Mengapa sungai kami tidak lagi bisa diminum?” Tanya Nola
Gubernur Maluku Utara, dengan diam dan kelambatannya, telah gagal menjalankan mandat sebagai representasi publik. Dan patut dipertanyakan keberpihakannya dalam menyikapi rentetan peristiwa yang terjadi. Apalagi ditengah-tengah kegaduhan masyarakat yang mana belum ada kejelasan kaitannya dengan aktor intelektual atas peristiwa yang ada. Ia justru terjebak (atau sengaja menjebakkan diri) dalam jejaring kepentingan elit yang melihat tanah Halmahera bukan sebagai rumah bagi rakyatnya, melainkan sebagai komoditas yang harus diperas habis. Selama akar masalah yakni ketimpangan penguasaan lahan dan eksploitasi ugal-ugalan tidak disentuh, maka perdamaian yang ditawarkan hanyalah perdamaian semu di atas tanah yang sedang sekarat. Tambah Nola
Menurut Paulo Freire, netralitas bukan posisi tengah, melainkan keberpihakan kepada yang kuat. Olehnya itu, diam bukanlah pilihan etis. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk berpihak pada mereka yang paling rentan, sekaligus membuka ruang dialog yang setara dan inklusif. Tegas Nola
Dengan adanya penjelasan di atas SMIT perlu mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya Gubernur Maluku Utara bekerja? Jika dalam momen krisis kemanusiaan ia memilih diam, maka diam itu sendiri adalah jawaban, bahwa kekuasaan tidak berdiri di sisi rakyat, melainkan kepentingan yang ingin mempertahankan status quo.”Tutup Nola
(Noval)
