Aceh Singkil -Kompas1.id
Surya padli ketua Eksekutif kabupaten Liga mahasiswa nasional untuk demokrasi (EK LMND) Aceh singkil
Gagasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) muncul sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan kolektif.
Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, koperasi sering diposisikan sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan akses modal, distribusi, dan pasar yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah kehadiran KDMP benar-benar akan mengangkat ekonomi desa secara menyeluruh, atau justru berpotensi menekan ruang hidup pedagang kecil?
Secara teoritis, koperasi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha individu. Melalui penggabungan sumber daya anggota, koperasi mampu memperoleh akses permodalan yang lebih kuat, harga barang yang lebih kompetitif, serta jaringan distribusi yang lebih luas.
Dalam konteks desa, KDMP dapat berperan sebagai pusat ekonomi lokal: menyalurkan kebutuhan pokok, menampung hasil pertanian, hingga menyediakan layanan keuangan sederhana. Jika dikelola secara profesional dan transparan, koperasi dapat memutus ketergantungan petani dan warga desa terhadap tengkulak serta rantai distribusi yang panjang.
Namun realitas di lapangan tidak selalu seideal konsepnya. Kehadiran lembaga ekonomi berskala kolektif sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang kecil, seperti pemilik warung, kios sembako, atau pedagang pasar tradisional. Jika KDMP beroperasi layaknya toko besar dengan modal yang lebih kuat dan harga yang lebih murah, maka pedagang kecil berpotensi kehilangan daya saing.
Situasi ini dapat memicu konsentrasi aktivitas ekonomi pada satu lembaga, sementara usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa justru terpinggirkan.
Persoalan ini sebenarnya bukan sekadar soal persaingan harga, tetapi menyangkut desain kelembagaan. Jika KDMP diposisikan sebagai pemain tunggal yang menguasai distribusi barang, maka risiko marginalisasi pedagang kecil sangat nyata.
Sebaliknya, jika koperasi berfungsi sebagai
platform ekonomi bersama yang memperkuat pedagang kecil misalnya sebagai pusat grosir, penyedia logistik, atau akses pembiayaan maka KDMP justru dapat meningkatkan daya saing usaha mikro di desa.
Artinya, arah kebijakan menjadi faktor penentu. KDMP harus dirancang bukan sebagai “supermarket desa” yang menggantikan pedagang kecil, tetapi sebagai penguat ekosistem ekonomi lokal.
Pedagang warung dapat menjadi anggota koperasi, memperoleh harga barang yang lebih murah dari koperasi, dan tetap menjualnya kembali kepada masyarakat. Dalam model ini, koperasi tidak mematikan usaha kecil, melainkan memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan margin keuntungan pedagang desa.
Selain itu, aspek tata kelola juga menjadi krusial. Banyak koperasi di Indonesia gagal berkembang bukan karena konsepnya keliru, melainkan karena manajemen yang lemah, transparansi yang rendah, serta dominasi elite lokal.
Jika KDMP hanya menjadi proyek administratif tanpa partisipasi aktif warga, maka ia berpotensi menjadi lembaga yang tidak efektif, bahkan menimbulkan konflik kepentingan di tingkat desa.
Pada akhirnya, keberhasilan KDMP tidak hanya diukur dari seberapa besar omzet koperasi, tetapi dari sejauh mana ia memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat desa.
Koperasi yang sehat seharusnya memperkuat petani, nelayan, pengrajin, dan pedagang kecil secara bersamaan. Tanpa pendekatan inklusif tersebut, koperasi berisiko berubah dari alat pemberdayaan menjadi pesaing baru bagi usaha rakyat.
Dengan demikian, KDMP memang memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi desa. Namun keberhasilan itu sangat bergantung pada bagaimana koperasi ditempatkan dalam ekosistem ekonomi lokal.
Jika dikelola sebagai wadah kolaborasi yang memberdayakan pedagang kecil, KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Sebaliknya, jika beroperasi sebagai entitas yang mendominasi pasar, maka semangat gotong royong yang menjadi dasar koperasi justru bisa berubah menjadi sumber ketimpangan baru di tingkat desa.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
