KOMPAS1.id || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi santai berbagai kritik terhadap kebijakannya mempercepat proyek infrastruktur pada 2025. Saat itu, kebijakan tersebut menuai sorotan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menanggung kewajiban tunda bayar proyek hingga Rp629 miliar. Alih-alih tertekan oleh kritik, Dedi mengaku justru tersenyum menghadapi cacian yang datang.
“Orang caci maki saya kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, pada Oktober 2025 dirinya memutuskan mempercepat sejumlah proyek infrastruktur meski kondisi anggaran sedang dalam masa efisiensi ketat.
Proyek-proyek tersebut tetap dikerjakan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran dengan skema pembayaran pada tahun berikutnya.
Menurut Dedi, strategi itu membuat pembangunan infrastruktur senilai Rp629 miliar dapat rampung lebih cepat. Meski pembayaran baru dilakukan pada 2026, masyarakat sudah merasakan manfaat proyek tersebut sejak tahun sebelumnya.
Langkah tersebut juga berdampak pada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di Jawa Barat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Silpa bisa mencapai sekitar Rp1,8 triliun, pada 2025 nilainya turun drastis hingga hanya sekitar Rp520 ribu.
“Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober. Saya tahu uangnya akan ada. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau waktu itu berani ngutang Rp1 triliun, kita malah lebih untung,” kata Dedi.
Menurutnya, keputusan mempercepat proyek itu justru terasa manfaatnya sekarang, ketika situasi ekonomi global mulai bergejolak pada 2026.(Red)
