Subulussalam kompas, 1 i d,
Subulussalam – Masyarakat yang terdampak banjir di pinggiran sungai di Subulussalam, khususnya di Kecamatan Longkib dan Sultan Daulat, mulai komplain terkait pendataan korban banjir yang dianggap tidak sinkron. Mereka merasa ada perbedaan perlakuan antara warga, seolah-olah ada “anak tiri anak kandung”.
Salah satu warga yang terdampak banjir merasa keberatan dengan adanya isu potongan 300 ribu sampe 500 ribu satu kk untuk pengurus desa. “Pemerintah sudah memperhatikan masyarakat yang terdampak banjir, tapi pemerintahan desa yang yang bersangkutan membuat ulah dengan alasan untuk administrasi,” katanya.
Warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri masalah ini dan memastikan bahwa bantuan untuk korban banjir benar-benar sampai kepada yang berhak. Mereka berharap tidak ada penyalahgunaan wewenang dan pengutipan dalam penyaluran bantuan.(Ramona)
