Aceh Singkil kompas1.id –
Ratusan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Aceh Singkil mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat, 6 Maret 2026. Mereka memprotes data penerima bantuan rehabilitasi rumah korban banjir yang dinilai tidak tepat sasaran.
Massa yang terlibat dalam aksi tersebut berasal dari beberapa desa, di antaranya Desa Ketapang Indah, Desa Silatong, Desa Tanjung Mas, dan Desa Pasar, serta sejumlah desa lainnya, khususnya dari kecamatan simpang Kanan.
Dalam aksi itu, warga mempertanyakan banyaknya pemangkasan nama penerima bantuan pada tahap pertama. Mereka juga menyoroti adanya dugaan warga yang tidak terdampak banjir justru masuk dalam daftar penerima bantuan.
Aksi protes awalnya dilakukan di Kantor BPBD Aceh Singkil. Kedatangan warga diterima oleh sejumlah staf dan pejabat BPBD karena Kepala Pelaksana BPBD, Alhusni, tidak berada di tempat. Namun berbagai pertanyaan yang diajukan warga dinilai tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
“Kami ingin pihak BPBD melakukan pendataan ulang penerima bantuan rehab rumah dan turun langsung ke lokasi, jangan hanya bekerja dari kantor,” teriak salah seorang warga saat aksi berlangsung.
Setelah dari kantor BPBD, warga kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Aceh Singkil. Di lokasi tersebut, massa diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil, Faisal, bersama petugas Pusdalops BPBD, Rosiana Kusuma Wardani.
“Sebenarnya bagaimana cara verifikasi dan kualifikasi yang dilakukan BPBD. Yang benar mana, kok bisa keliru seperti ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rosiana menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan sanggahan terhadap data penerima bantuan melalui pemerintah desa untuk diteruskan ke BPBD.
“Jika ada yang masuk datanya tetapi tidak mengalami kerusakan rumah, itu akan diuji melalui uji publik. Silakan ajukan surat sanggahan melalui desa untuk diteruskan ke BPBD,” jelasnya.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan warga. Mereka menilai BPBD tidak konsisten dan diduga tidak melakukan pendataan langsung ke lapangan.
Asisten II Setdakab Aceh Singkil, Faisal, juga meminta warga menyampaikan sanggahan melalui pemerintah desa. Namun warga menolak jika desa dijadikan perantara dalam persoalan tersebut.
“Jangan jadikan desa sebagai tameng pemerintah. Peranan BPBD itu ada di tangan mereka, jangan adu domba kami dengan desa,” ujar Zul, salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut.
Aksi protes tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Situasi ini hampir serupa dengan aksi protes sebelumnya yang dilakukan warga Desa Ujung Bawang terkait pemangkasan data penerima bantuan.
Sementara itu, warga Desa Pasar, Miswar Sijabat, menilai kinerja pendataan yang dilakukan BPBD Aceh Singkil patut dipertanyakan karena dinilai tidak turun langsung ke lapangan.
“Kalau memang mereka turun ke lapangan pasti kami tahu. Tapi kenyataannya tidak ada,” katanya.
Menurut Miswar, sebelumnya masyarakat sempat diminta menunggu di rumah karena akan ada tim yang datang melakukan pendataan. Namun hingga kini tim tersebut tidak pernah datang.
Ia juga menyinggung bahwa pada tahap awal pendataan, anggota DPRK Aceh Singkil Doni Maradona sempat mengajak BPBD untuk turun langsung ke rumah warga, namun hal itu tidak dilakukan.
“Kalau memang turun ke lapangan pasti kelihatan. Tapi sekarang yang terlihat justru yang paling keras bersuara yang dapat bantuan,” ujarnya.
Miswar mencontohkan kondisi di Desa Pasar yang memiliki sekitar 400 kepala keluarga, namun hanya tiga rumah yang tercatat sebagai penerima bantuan rehabilitasi.
“Padahal banyak rumah yang rusak. Waktu banjir kemarin air merendam Kota Singkil sampai lebih dari satu meter,” katanya.
Reporter Sabri
