Aceh Singkil kompas1.id –
Jawaban Bupati Aceh Singkil, Oyon, dalam forum hak interpelasi di DPRK Aceh Singkil dinilai tidak menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan wakil rakyat. Aktivis mahasiswa menegaskan bahwa forum interpelasi yang diharapkan menjadi ruang pertanggungjawaban politik justru berubah menjadi pembacaan jawaban normatif tanpa kejelasan konkret.
M. Yunus, Inisiator Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS), menyebut jawaban yang disampaikan Bupati lebih bersifat defensif dan retoris, serta menghindari inti persoalan yang menjadi kegelisahan publik.
“Jawaban yang disampaikan tidak menyentuh akar masalah. Publik menunggu penjelasan berbasis data, transparansi anggaran, dan tanggung jawab kebijakan. Yang kami dengar justru narasi normatif tanpa keberanian membuka fakta secara terang,” tegas M. Yunus.
Menurutnya, isu krusial seperti keterlambatan APBK, efektivitas program prioritas, tata kelola birokrasi, hingga dugaan praktik kolusi dan nepotisme tidak dijelaskan secara rinci dan terbuka. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas publik.
M. Yunus menegaskan bahwa jika hak interpelasi tidak menghasilkan kejelasan dan pertanggungjawaban yang memadai, maka DPRK tidak boleh berhenti pada tahapan ini.
“Interpelasi bukan panggung seremonial. Jika jawaban Bupati tidak mampu menjawab substansi dan justru mengaburkan persoalan, maka DPRK wajib meningkatkan fungsi pengawasannya melalui hak angket. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal tanggung jawab konstitusional,” ujarnya.
SOMPAS secara terbuka mendesak DPRK Aceh Singkil untuk segera menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan sistematis terhadap kebijakan serta dugaan persoalan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami mendesak DPRK agar tidak ragu dan tidak kompromi. Gunakan hak angket untuk mengungkap secara terang-benderang apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan yang bermasalah. Rakyat membutuhkan kejelasan, bukan pembelaan normatif,” lanjut M. Yunus.
Mahasiswa menilai bahwa keberanian DPRK dalam menggunakan hak angket akan menjadi penentu apakah lembaga legislatif benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat atau justru melemah dalam tekanan politik.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Jika mekanisme pengawasan dilemahkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga legislatif akan semakin tergerus,” tutupnya.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
