Aceh Singkil kompas1.id –
Apa yang seharusnya menjadi kado manis dari Istana Negara untuk masyarakat Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili kini berubah menjadi pil pahit yang sukar ditelan.
Di tengah duka warga yang baru saja dihantam bencana banjir dan longsor, bantuan sapi Meugang senilai miliaran rupiah dari Presiden Prabowo Subianto justru memicu badai polemik yang mengusik rasa keadilan.
Bantuan ini sejatinya adalah bentuk penghormatan tinggi sang Presiden terhadap Meugang, tradisi sakral masyarakat Aceh yang melambangkan solidaritas. Namun, di Aceh Singkil yang mendapat kucuran dana sebesar Rp 1 miliar, harapan warga untuk merayakan hari besar dengan layak seolah pupus.
Alih-alih menjadi penyambung napas ekonomi pascabencana, proses penyaluran bantuan ini justru diselimuti aroma tak sedap.
Pantauan Tim Media di Kecamatan Gunung Meriah pada Selasa (17/2) merekam potret kekecewaan yang mendalam. Warga yang datang dengan harapan besar justru disuguhi pemandangan yang menyakitkan hati.
Ukuran Tak Wajar, Lembu yang dibeli hanya sebesar kambing jantan, keluh salah satu warga dengan nada getir.
Diduga kuat, spesifikasi hewan ternak yang diadakan jauh di bawah standar anggaran yang dialokasikan.
Jatah Minimalis, Dari anggaran miliaran rupiah, masyarakat melaporkan hanya menerima jatah daging sebanyak 5 ons per Kepala Keluarga (KK).
Jumlah yang dianggap menghina akal sehat untuk proyek berskala masif tersebut.
Aroma Mark-Up, Muncul dugaan kuat bahwa pengadaan ini dijadikan ajang bancakan atau pencarian keuntungan pribadi melalui penggelembungan harga (mark-up).
”Kami tidak ingin niat baik Presiden Prabowo ternodai oleh praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Keterbukaan informasi adalah kunci,” tegas Budi Harjo Sekretaris Jenderal AMPAS, Aceh Singkil.
Ironisnya, kegaduhan di tingkat akar rumput ini justru ditanggapi dengan aksi bungkam oleh pihak otoritas. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum merilis data transparan mengenai jumlah total ekor sapi yang dipotong.
Tim penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang berada di lokasi pemotongan pun enggan memberikan rincian teknis. Mereka berdalih hanya bertugas sebagai pendamping, sebuah jawaban yang semakin mempertebal kabut misteri di balik pengadaan ini.
Kini, bantuan jumbo tersebut menjadi ujian moral bagi integritas pejabat di Aceh Singkil. Publik kini menunggu, apakah akan ada audit transparan untuk menegakkan keadilan bagi korban banjir, ataukah Sapi Meugang ini hanya akan menjadi mesin pengenyang kantong para oknum di atas penderitaan rakyat yang sedang terhimpit?
Keadilan harus segera disuarakan sebelum kepercayaan masyarakat terhadap instruksi pusat luntur akibat ulah nakal di daerah.
Reporter Sabri
