Subulussalam kompas1 id
Subulussalam, Indonesia – Fraksi Rabbani DPRK Subulussalam menantang tiga fraksi lain untuk melaporkan asal muasal utang pemerintah kota Subulussalam. Tantangan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Rabbani, RDH, dalam sebuah rilis yang diterima pada Jumat (14/2/2026).
Menurut RDH, Fraksi Rabbani telah bekerja keras dan serius untuk kepentingan masyarakat Kota Subulussalam, terbukti dari beberapa kebijakan yang telah diambil, seperti pembayaran gaji ASN 10 bulan, pembayaran gaji honorer 10 bulan, dan pembayaran gaji petugas Satpol PP 12 bulan.
RDH juga menyatakan bahwa Fraksi Rabbani telah berhasil menurunkan hutang daerah sebesar Rp 43.612.776.847 per 31 Desember 2025. Namun, ia mempertanyakan mengapa hak interpelasi dan hak angket hanya menitikberatkan pada poin defisit anggaran dan hutang daerah TA 2025, tanpa memperhatikan asal muasal utang tersebut.
Fraksi Rabbani meminta Walikota dan Wakil Walikota untuk menyediakan data dan dokumen perencanaan dan penganggaran sejak TA 2015 hingga TA 2025, agar dapat dilakukan audit investigasi terhadap defisit anggaran dan hutang daerah.
RDH juga mengajak Ketua DPRK Subulussalam, Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Ketua Fraksi Golkar, dan Ketua Fraksi Megegoh untuk bersama-sama melaporkan kasus ini kepada BPK RI, Polda Aceh, dan Jampidsus Kejagung RI.(Ramona)
