Aceh Singkil kompas1.id – 11/2/2026 Menanggapi gelombang aspirasi mahasiswa, DPRK Aceh Singkil resmi mengusulkan penggunaan Hak Interpelasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil.
Menurut Ketua DPC LSM KPK RI Aceh Singkil, Dedi, S. Langkah 19 DPRK tanda tangani Usulan Hak Interpelasi adalah kebijakan yang terbaik, untuk dapat menanggapi segala usulan mahasiswa , sebagai penyambung lidah rakyat aceh Singkil
Keputusan krusial ini pun diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK, H, Amaliun, didampingi Wakil Ketua, H Wartono,SH pada Selasa (10/2/2026).
Langkah konstitusional ini mendapat dukungan solid dari 18 anggota dari total 19 legislator yang hadir. Ini sudah membuktikan kalau wakil rakyat itu benar benar berpihak pada rakyat ucap Dedi.
sebelum adakan usulan hak interpelasi, DPRK aceh Singkil terlebih dahulu membentuk Panitia Khusus (Pansus) I dan II untuk mengevaluasi kinerja eksekutif Tahun Anggaran 2025. Ini kan sudah sangat transparan kebijakan yang di ambil oleh DPRK aceh Singkil.
kebijakan yang di ambil oleh DPRK adalah sebagai fungsi pengawasan untuk meminta keterangan resmi terkait kebijakan daerah yang dinilai bermasalah,seperti apa yang di sampaikan ketua DPRK H. Amaliun.kebijakan ini perlu kita dukung karna saya rasa kebijakan seperti ini , baru kali ini di lakukan oleh DPRK aceh Singkil untuk saya sebagai ketua DPC LSM KPK RI, sangat mengapresiasi kinerja dan kebijakan para anggota DPRK aceh Singkil
Wajar mahasiswa mengatakan kepemerintahan sekarang gagal
Terkait mandeknya pembahasan APBD 2026 akibat keterlambatannya penyerahan KUA-PPAS oleh eksekutif, sementara DPRK menjadwalkan konsultasi ke Kemendagri di Jakarta.
mungkin hal ini tidak di lakukan oleh eksekutif
Dewan sangat berkomitmen memperjuangkan payung hukum melalui Qanun dibandingkan sekedar Peraturan Bupati (Perbup) demi transparansi anggaran.daerah kl kita lihat berita ini,DPRK benar,benar mendukung kinerja eksekutif, mungkin eksekutif nya yang lalai
Sehingga sampai saat ini satu tahun jabatan bupati aceh Singkil tidak ada kelihatan bangunan dari anggaran daerah.tutup Dedi.
Reporter Sabri
