Aceh Singkil Kompas1.id
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif kabupaten (EK) Aceh singkil menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran dana bantuan presiden senilai Rp4 miliar pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil.
Penilaian tersebut didasarkan pada berbagai informasi dan keluhan masyarakat di lapangan terkait ketidaksesuaian antara besaran dana bantuan yang disalurkan dengan kondisi riil yang dirasakan warga terdampak banjir.
Hingga saat ini, penyaluran bantuan dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Surya padli Ketua EK LMND Aceh Singkil menyampaikan bahwa dana bantuan presiden seharusnya menjadi solusi cepat bagi masyarakat korban bencana, bukan justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah penderitaan rakyat.
“Kami tidak dalam posisi menuduh pihak mana pun. Namun, dengan adanya dana presiden sebesar Rp4 miliar, publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme penyalurannya, kepada siapa disalurkan, dan digunakan untuk apa saja. Dalam konteks ini, KPK memiliki peluang dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran,” tegasnya.
LMND menekankan bahwa pengawasan terhadap dana negara, terlebih dalam situasi bencana, merupakan hal yang mutlak. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya pemotongan maupun penyimpangan.
Selain itu, LMND mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk membuka data penyaluran dana bantuan presiden Rp4 miliar tersebut secara terbuka kepada publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban.
“Bencana tidak boleh dijadikan celah untuk praktik yang mencederai rasa keadilan rakyat. Negara harus hadir dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada korban bencana,” lanjutnya.
LMND menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan siap menyampaikan temuan lapangan kepada lembaga berwenang sebagai bagian dari peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan keadilan sosial.
Reporter Sabri
