Aceh Singkil kompas1.id
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menilai DPRK Aceh Singkil dalam kondisi lumpuh dan gagal total menjalankan fungsi pengawasan.27 Desember 2025
Lembaga yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat justru tunduk, bisu, dan tidak berdaya di hadapan eksekutif.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menegaskan bahwa hampir seluruh persoalan serius di Aceh Singkil berlalu tanpa perlawanan politik dari DPRK.
Dugaan penyimpangan anggaran, krisis pelayanan publik, hingga persoalan bencana dan infrastruktur dibiarkan mengambang tanpa sikap tegas.
“Kalau DPRK tidak berani memanggil, menginterogasi, dan menekan eksekutif, lalu untuk apa lembaga ini ada? DPRK hari ini lebih pantas disebut stempel kebijakan, bukan pengawas,” tegas Budi Harjo.
AMPAS menilai DPRK Aceh Singkil telah kehilangan marwah, nyali, dan keberpihakan kepada rakyat. Fungsi legislasi hanya formalitas, fungsi pengawasan sekadar wacana, dan fungsi representasi rakyat mati suri.
Kondisi ini berbahaya bagi demokrasi lokal. Ketika DPRK memilih diam, maka penyalahgunaan kewenangan membuka ruang lebar, sementara rakyat dipaksa menanggung dampaknya.
AMPAS memperingatkan, jika DPRK Aceh Singkil terus bersikap pasif dan kompromistis, maka publik berhak mempertanyakan legitimasi moral lembaga tersebut dan menuntut pertanggungjawaban politik secara terbuka.
Reporter Sabri
