Aceh Singkil kompas1.id
Ahmad Fadil Lauser Melayu Ketua Forum M Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Singkil (FORMAS) menilai mandeknya pembahasan APBK 2026 sebagai gambaran nyata buruknya tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah Aceh Singkil, tetapi juga memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan DPRK.
Hingga batas waktu penganggaran terlewati, dokumen KUA–PPAS dan Rancangan APBK 2026 tidak kunjung dibahas, sementara publik dibiarkan tanpa kejelasan, seolah anggaran daerah bukan lagi prioritas bersama.
Ahmad Fadil Lauser Melayu menilai kegagalan ini menunjukkan relasi eksekutif dan legislatif yang tidak sehat, di mana Pemda terkesan abai terhadap kewajiban penyampaian dokumen, sementara DPRK terlihat pasif dan tidak cukup menekan ketika tahapan anggaran mulai keluar dari rel hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius, apakah kebuntuan APBK 2026 sekadar akibat kelalaian administratif, atau justru hasil dari tarik-menarik kepentingan politik yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Ahmad Fadil Lauser Melayu menegaskan bahwa ketika Pemda dan DPRK sama-sama gagal memastikan proses anggaran berjalan tepat waktu, maka yang dirugikan adalah masyarakat Aceh Singkil, karena tanpa APBK yang sah, pelayanan publik, program pembangunan, dan kebutuhan dasar warga berada dalam posisi rentan. Atas kondisi tersebut,
Reporter Sabri
