KAPUAS HULU – Hampir tiga dekade berlalu, Kabupaten Kapuas Hulu terus melangkah dalam dinamika pembangunan. Berbagai program digulirkan, sejumlah pemimpin telah berganti, dan janji-janji pembangunan kerap disampaikan kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini satu pertanyaan besar masih terus bergema dari warga Kecamatan Silat Hulu: kapan pembangunan yang adil dan merata benar-benar hadir menjangkau daerah kami?
Sebagai wilayah yang memiliki luas sangat besar serta menyimpan beragam potensi, Silat Hulu seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari arah kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu. Sayangnya, kenyataan yang dirasakan warga di lapangan masih jauh dari harapan. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok—mulai dari akses jalan, jembatan, hingga fasilitas penunjang kehidupan—masih sangat membutuhkan perhatian serius.
Masyarakat menegaskan mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan hanya menginginkan hak yang setara dengan warga di kecamatan lain. Mereka ingin menikmati akses transportasi yang layak, pelayanan publik yang memadai, serta pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga pedalaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satu hal yang menjadi sorotan adalah mengapa Silat Hulu terasa tertinggal, padahal daerah ini memiliki perwakilan yang cukup banyak di lembaga legislatif. Saat ini tercatat ada enam anggota DPRD dari daerah pemilihan yang meliputi wilayah Silat Hulu dan sekitarnya. Kehadiran mereka awalnya memunculkan harapan besar; warga percaya putra daerah yang dipercaya menduduki kursi wakil rakyat akan menjadi jembatan aspirasi sekaligus memperjuangkan kemajuan yang ditunggu-tunggu.
Namun hingga kini, sebagian besar warga mengaku belum melihat perubahan yang signifikan. Keluhan yang disampaikan dari tahun ke tahun masih berulang dan belum menemukan solusi nyata. Hal ini pun memicu kegelisahan: sejauh mana aspirasi masyarakat Silat Hulu benar-benar diperjuangkan di ruang sidang?
Warga berharap para wakil rakyat tidak hanya hadir saat masa kampanye atau saat membutuhkan dukungan politik. Lebih dari itu, mereka ingin melihat keberpihakan yang dibuktikan lewat program pembangunan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Silat Hulu tidak lagi membutuhkan janji baru, melainkan realisasi dari rencana-rencana yang selama ini sering digaungkan.
Banyak warga merasa daerahnya selama ini hanya menjadi penonton dalam arus pembangunan. Ketika wilayah lain terus tumbuh dan berkembang, Silat Hulu masih harus berjuang mengatasi berbagai keterbatasan yang seharusnya sudah lama diperhatikan. Padahal, makna pembangunan yang berkeadilan adalah kemajuan yang menjangkau seluruh wilayah tanpa memandang letak geografis atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Masyarakat Silat Hulu ingin diakui sebagai bagian dari kemajuan daerah, bukan sekadar pelengkap dalam dokumen perencanaan. Mereka ingin merasakan bahwa pemerintah daerah dan wakil rakyat benar-benar hadir untuk melayani seluruh warga, bukan hanya kelompok atau kepentingan tertentu.
Suara yang disampaikan ini bukanlah luapan kemarahan, melainkan ungkapan harapan. Harapan agar enam wakil rakyat yang dipercaya masyarakat semakin tegas memperjuangkan aspirasi daerahnya. Harapan agar pemerintah daerah lebih serius menangani kondisi di lapangan. Serta harapan agar pembangunan tidak lagi sekadar wacana, melainkan terwujud dalam jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, dan peningkatan kesejahteraan yang nyata.
Pada akhirnya, masyarakat Silat Hulu tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya meminta keadilan, pemerataan, dan perhatian yang sama sebagai bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Kapuas Hulu. Sebab kemajuan daerah yang sesungguhnya tercapai ketika tidak ada lagi warga yang merasa tertinggal, tidak ada wilayah yang dianaktirikan, dan tidak ada kecamatan yang hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Reporter: Didy
