KOMPAS1.ID
Jakarta, 12 Juni 2026 – Ibu kota kembali menjadi pusat aksi penyampaian aspirasi. Sebanyak 33 unjuk rasa yang digelar oleh berbagai elemen, mulai dari kelompok mahasiswa, aktivis, hingga organisasi masyarakat, dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, di sejumlah titik strategis kota.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah aksi yang digelar mahasiswa di kawasan Bundaran HI dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Dalam aksinya, mereka mengangkat sejumlah isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas: kenaikan harga BBM, melonjaknya biaya kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penilaian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Uniknya, para peserta aksi secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta jika aktivitas mereka menimbulkan kemacetan lalu lintas. Namun mereka menyampaikan pandangan tegas: kemacetan di jalan hanya berlangsung beberapa jam, sedangkan apa yang mereka sebut sebagai “kemacetan ekonomi dan masa depan rakyat” sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran aksi-aksi ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, banyak yang mendukungnya sebagai wujud demokrasi dan pengawasan sosial. Menurut pandangan ini, kritik publik diperlukan agar pemerintah lebih peka dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, tidak sedikit yang menilai unjuk rasa berskala besar hanya akan mengganggu aktivitas harian warga serta kelancaran dunia usaha. Hal ini dinilai kurang tepat dilakukan saat pemerintah dikatakan sedang berusaha memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi dunia yang belum sepenuhnya pulih.
Muncul pula pertanyaan mendasar: jika dalam satu hari saja tercatat puluhan aksi dengan isu yang hampir seragam — menyangkut ekonomi, korupsi, dan kualitas pelayanan publik — apakah ini pertanda bahwa demokrasi berjalan dengan sehat, atau justru menjadi peringatan keras bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan?
Publik pun terus mempertimbangkan efektivitas cara penyampaian aspirasi tersebut: apakah demonstrasi masih menjadi jalan yang ampuh untuk mendengar suara rakyat, atau sudah saatnya dicari cara lain yang lebih konstruktif dan berdampak nyata?
Kaperwil Banten Aris aristio
