Kab.Bandung | Kompas1.id –
Hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, Rabu (25/3/2026), Bupati Bandung, Dadang Supriatna didampingi Wakil Bupati, Ali Syakieb dan Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung di Komplek Pemkab Bandung, Jalan Al Fathu, Soreang.
Dalam sidak tersebut, Bupati menerima paparan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun dari target sebesar Rp6,2 triliun.
Selain itu, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat tercatat sekitar Rp770 miliar. Peningkatan aktivitas wisata selama libur Lebaran juga dinilai turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Kita berharap dan optimistis dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung secara maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bandung menargetkan alokasi sekitar Rp300 miliar dari PAD untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang mendukung program strategis nasional, seperti akses jalan menuju objek wisata, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi.
“Saya berharap Bapenda terus melakukan optimalisasi dan memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Saat sidak di Bapenda, rombongan disambut Kepala Bapenda, Erwan Kusumah Hermawan beserta jajaran. Sementara di BKAD, rombongan diterima Kepala BKAD, Yana Rosmiana bersama para pejabat terkait.
Di BKAD, Kang DS menyoroti pentingnya pendataan aset daerah secara akurat, khususnya aset tanah dan bangunan yang jumlahnya mencapai ribuan titik.
“Jika ada tanah darat atau lahan terlantar, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk menanam sayuran seperti wortel, tomat, cabai, dan lainnya guna mendukung program MBG,” ujarnya.
Selain itu, Kang DS juga mempertanyakan status aset tanah milik Pemkab Bandung di kawasan Arcamanik, Kota Bandung yang saat ini telah berkembang menjadi kawasan perumahan, lapangan golf, dan pacuan kuda.
“Saya akan menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat terkait status tanah seluas 67,5 hektare milik Pemkab Bandung yang sebelumnya dititipkan. Jika sudah ada proses tukar guling atau lainnya, saya ingin mengetahui dokumen dan kejelasannya,” tegasnya.
Berdasarkan informasi, luas tanah di kawasan Arcamanik yang semula tercatat sekitar 100 hektare, kini tersisa kurang lebih 76,5 hektare.
Dengan capaian dan potensi yang ada, Kang DS optimistis pembangunan di Kabupaten Bandung akan tetap berjalan dengan baik, selama kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan stabil.
