Aceh Singkil kompas.id –
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif kabupaten (EK) Aceh Singkil mendesak Pemerintah Daerah dan DPRK untuk segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026 berjalan tanpa penundaan lebih lanjut.
Keterlambatan pengesahan APBK berpotensi menghambat jalannya program pembangunan, pelayanan publik, serta realisasi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya secara langsung dirasakan oleh rakyat, terutama masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan pemerintah daerah.
EK LMND menilai, tarik-menarik kepentingan politik maupun birokrasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
APBK merupakan instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan pembangunan daerah, pembayaran hak-hak tenaga honorer, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kami menegaskan kepada seluruh pemangku kebijakan di Aceh Singkil agar mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal dari konflik kepentingan,” tegas Surya padli Ketua EK LMND Aceh singkil dalam sikap resminya.
Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal proses pengesahan APBK secara transparan dan akuntabel.
Keterbukaan informasi kepada publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Sebagai organisasi perjuangan mahasiswa, EK LMND menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik di daerah demi memastikan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
