Kompas1.id
Jakarta, 27 Juni 2026 — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengemukakan usulan agar warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini disampaikan di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat mengingat jangkauan program yang melayani jutaan pelajar dan kelompok masyarakat rentan di seluruh tanah air.
Menurut Ketua DPD RI, semangat gotong royong yang telah menjadi budaya bangsa sejak lama dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan program tersebut. “Kalau ada masyarakat yang mampu dan ingin ikut berkontribusi, kenapa tidak? Ini bagian dari semangat gotong royong untuk saling membantu sesama,” ujarnya dalam keterangan pers, baru-baru ini.
Namun, usulan tersebut segera memicu tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menyambut baik gagasan itu dan menilainya sebagai wujud kepedulian sosial yang patut didukung. Dengan adanya bantuan dari masyarakat, beban anggaran negara dapat sedikit berkurang dan manfaat program bisa dirasakan lebih luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa program yang bersifat publik dan menyeluruh seperti pemberian makan bergizi gratis seharusnya tetap menjadi tanggung jawab utama negara. Pembiayaannya dinilai sebaiknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau beban baru bagi masyarakat.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, sebagian besar pihak sepakat bahwa yang paling utama adalah memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dikelola dengan tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.***
