KOMPAS1.id || Indonesia terus menggaungkan pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur, terutama jalan raya, masih jauh dari kata setara.
Perbandingan antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat menjadi contoh paling nyata bagaimana ketimpangan itu bertahan dari tahun ke tahun.
Di Jawa Barat, jaringan jalan berkembang pesat sebagai konsekuensi dari padatnya penduduk, industri, dan aktivitas ekonomi.
Hampir seluruh ruas jalan—mulai dari desa hingga jalan nasional—sudah beraspal mulus, dilengkapi marka, penerangan, dan fasilitas pendukung.
Dukungan anggaran besar dan kedekatan wilayah dengan pusat pemerintahan menjadikan pembangunan di provinsi ini bergerak cepat dan terencana.
Kondisi kontras terlihat di Kalimantan Barat, khususnya daerah pedalaman seperti Kapuas Hulu. Di sana, jalan tanah dan kerikil masih mendominasi.
Ketika musim hujan, ruas jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Mobilitas warga terhambat; distribusi logistik melambat; akses pendidikan dan layanan kesehatan pun ikut terdampak.
Bagi masyarakat pedalaman, perjalanan antar desa bukan sekadar menempuh jarak—tetapi tantangan melewati medan berat yang tak jarang membahayakan.
Kesulitan pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh faktor alam dan lokasi. Lanskap hutan lebat, sungai besar, hingga jarak antar permukiman yang berjauhan membuat biaya pembangunan meningkat drastis.
Berbeda dengan Jawa Barat yang lebih terbuka, terkoneksi, dan mudah dijangkau dari berbagai pusat ekonomi nasional.
Kesenjangan ini juga tak lepas dari perbedaan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Daerah yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan cenderung lebih cepat mendapatkan perhatian, sementara wilayah pedalaman harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara.
Masyarakat Kalimantan Barat berharap agar pemerintah pusat bergerak lebih serius mendorong pemerataan infrastruktur. Jalan yang layak bukan hanya urusan estetika atau kenyamanan, tetapi menyangkut denyut ekonomi, pelayanan publik, dan masa depan generasi di daerah.
Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif, maka kesenjangan seperti ini harus segera ditangani. Pembangunan jalan yang merata adalah fondasi pemerataan kesejahteraan—dan sudah saatnya seluruh wilayah Indonesia merasakannya tanpa terkecuali.
Jurnalis: dedy
