BANDUNG || KOMPAS1.id — Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pendidikan “Sekolah Rakyat”, program strategis nasional yang digagas Presiden untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak. Proyek besar ini ditargetkan tuntas dan mulai beroperasi pada Juni 2026.
Dalam peninjauan proyek di Kabupaten Bandung, Wakil Ketua DPR-RI Roberth Rouw bersama Komisi V menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas.
“Konstruksi beton tidak bisa dikerjakan sembarangan. Ada proses pengerasan yang harus dipenuhi. Tapi dengan teknologi dan additive saat ini, kualitas tetap bisa dijaga meski progres dipercepat,” tegas Rouw.
Rouw juga mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Ia menekankan prinsip keadilan pembangunan, terutama bagi daerah:
Indonesia Timur
Kalimantan
Wilayah pedalaman dan pelosok yang minim akses perkotaan
Menurutnya, fasilitas pendidikan berkualitas harus dapat dinikmati seluruh anak bangsa, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Rouw juga menegaskan peran BUMN dalam proyek ini bukan untuk meraih keuntungan, melainkan menjalankan mandat negara mendukung program strategis Presiden.
Lahan yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten pun akan langsung ditangani oleh kementerian terkait agar pembangunan berjalan seragam dan terstandar.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap lahir generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat.
“Orang berakhlak pasti pintar. Tapi orang pintar belum tentu berakhlak,” tutup Rouw dalam peninjauan tersebut.
(Andri)
