Aceh Singkil kompas1.id
Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat dan mendapat perhatian luas setelah disuarakan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) di depan Kantor DPRK Aceh Singkil.
Dalam orasi aksi tersebut, massa menyampaikan keresahan atas dugaan adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan, yang dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Dugaan ini dinilai tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga berpotensi memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten (EK) Aceh Singkil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan atensi serius dan segera melakukan penelusuran terhadap dugaan jual beli jabatan di Aceh Singkil.
kami menilai KPK memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar terjadi serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat ucap, surya padli ketua EK LMND Aceh singkil.
LMND juga menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan merupakan bentuk korupsi struktural yang berdampak luas, karena menghasilkan pejabat yang tidak berlandaskan kompetensi, melainkan kepentingan modal dan kekuasaan. Hal ini pada akhirnya merugikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Dugaan ini tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa kejelasan. KPK harus turun tangan agar ada kepastian hukum dan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang,” tegas surya.
EK LMND Aceh singkil menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil yang telah berani menyuarakan aspirasi rakyat.
LMND juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawal isu ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Reporter Sabri
