Aceh Singkil kompas1.id
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil Singkil (AMPAS) menyoroti dan mempertanyakan secara keras pengelolaan Bantuan Presiden Dana Dampak Banjir yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dengan total anggaran mencapai Rp 1,7 miliar. Berdasarkan data yang beredar dan diperoleh kami kata Sekjen AMPAS Budi Harjo, dari anggaran sebesar itu hanya 40 satuan pendidikan yang tercatat sebagai penerima bantuan, yakni 5 PAUD/TK, 27 SD, dan 8 SMP. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak sebanding dengan besarnya anggaran serta luasnya dampak banjir yang melanda Aceh Singkil, di mana banyak sekolah mengalami kerusakan dan gangguan aktivitas belajar-mengajar tetapi tidak pada hanyutnya pakaian seragam sekolah untuk murid murid yang sekolahnya dikategorikan terdampak banjir
Budi Harjo menilai kondisi ini janggal dan patut diduga bermasalah, baik dari sisi pendataan, penetapan penerima, hingga besaran bantuan yang disalurkan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Aceh Singkil dinilai belum membuka secara transparan dasar dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut kepada publik.
“Anggaran Rp1,7 miliar hanya untuk 40 sekolah jelas menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pendataan dilakukan secara objektif? Apa dasar penetapan sekolah penerima? Berapa besaran dana yang diterima masing-masing sekolah? Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab secara terbuka,” tegas Budi Harjo
Sambung Budi Harjo kami juga menilai bahwa ketertutupan informasi publik dalam pengelolaan dana bantuan presiden berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta membuka ruang dugaan ketidaktepatan sasaran hingga penyimpangan anggaran, karena kategori yang terdampak menurut kami hampir seluruh sekolah yang terdampak kenapa terkesan ini ada tebang pilih, dan
Oleh karena itu, kami dari AMPAS (Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil) mendesak Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan Bantuan Presiden Dana Dampak Banjir di Dinas Pendidikan Aceh Singkil.
Terakhir ucap Budi Harjo menegaskan akan terus mengawal dan membuka persoalan ini ke ruang publik hingga mendapatkan klarifikasi resmi, transparansi data, dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak terkait karena ini menurut kami dana yang harus disalurkan sesuai tepat sasaran
reporter sabri
