Diduga Tak Sesuai Kontrak, Opname Volume Normalisasi Sungai Barang Merao Paket III Jadi Sorotan

SUNGAI PENUH Kompas1.id
Kegiatan Normalisasi Sungai Barang Merao Kerinci–Sungai Penuh Paket III yang dilaksanakan oleh PT WIKA di bawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI dinilai perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, opname volume pekerjaan galian yang dikerjakan subkontraktor CV Sirion dan CV Disabel disebut-sebut perlu ditinjau ulang secara menyeluruh menjelang pembayaran Termin VI dan proses Final Hand Over (FHO), Senin (15/12/2025).

Opname (opnam) merupakan proses pengukuran dan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang bertujuan memastikan kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, serta kontrak kerja pada kegiatan Normalisasi Sungai Barang Merao Paket III. Proses ini lazim dilakukan secara bertahap sebelum pembayaran maupun serah terima pekerjaan, dengan melibatkan kontraktor, konsultan pengawas, serta perwakilan pemilik proyek.

Dalam manajemen proyek konstruksi, opname menjadi langkah krusial untuk menjamin akurasi volume pekerjaan, pengendalian anggaran, serta kualitas akhir proyek. Tujuan utama opname meliputi validasi progres pekerjaan agar sesuai jadwal, pengendalian mutu, serta memastikan material dan hasil galian lumpur memenuhi standar yang ditetapkan.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar, nilai pekerjaan subkontraktor CV Sirion dan CV Disabel pada kegiatan Normalisasi Sungai Barang Merao Paket III dikabarkan berkisar antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar dengan panjang pekerjaan mencapai sekitar 10 kilometer. Volume pekerjaan tersebut dinilai perlu dilakukan tinjauan mendalam atau opname ulang, khususnya sebagai dasar pembayaran termin dan FHO.

Selain itu, opname juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau ketidaksesuaian pekerjaan sejak dini, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun unsur kesengajaan, sebelum pembayaran dilakukan. Evaluasi ini penting agar biaya aktual dapat dibandingkan secara objektif dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Apabila dalam proses opname ditemukan adanya kekurangan volume atau ketidaksesuaian pekerjaan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan opname—mulai dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, perwakilan pemilik proyek, hingga mandor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, mengingat merekalah yang melakukan pengukuran panjang, lebar, dimensi, dan volume pekerjaan fisik di lapangan.

Fakta di lapangan juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian kecukupan volume pekerjaan serta mobilisasi peralatan, yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan kerja sesuai kontrak. Bahkan, peralatan seperti ponton pada kegiatan Paket III terpantau hanya berada di lokasi tanpa beroperasi secara optimal.

Atas kondisi tersebut, sejumlah pihak meminta agar BWSS VI melakukan peninjauan ulang secara detail terhadap volume galian lumpur, penggunaan peralatan, serta progres pekerjaan Normalisasi Sungai Barang Merao Paket III sebelum pembayaran termin dilakukan, terlebih menjelang akhir tahun proyek dan proses serah terima akhir (FHO).

Sementara itu, pihak yang dikabarkan bertanggung jawab atas CV Sirion dan CV Disabel, yakni BISA VI dan Koliong, hingga berita ini diturunkan belum dapat dimintai keterangan. Adapun pekerjaan Normalisasi Sungai Barang Merao Paket III dilaksanakan mulai dari Jembatan Simpang Tiga Rawan hingga sekitar 10 kilometer ke arah hilir.

( Deni )