SUNGAI PENUH Kompas1.id
Pekerjaan pembesian pada proyek saluran irigasi yang dikerjakan PT WIKA di bawah Satuan Kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi kembali menjadi sorotan publik. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian teknis pada pemasangan besi di lokasi Cangkung, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi. Peristiwa ini terpantau pada Rabu (10/12/2025).
Di lokasi pekerjaan, pelaksana proyek terlihat memasang besi hermes yang dipotong-potong dengan panjang sekitar 1 meter untuk pembesian dinding cor saluran. Padahal, secara logika teknis konstruksi, pembesian dinding harus menggunakan besi dengan panjang utuh agar dapat diikat dan membentuk rangka yang kuat. Pemasangan besi yang terpotong-potong berpotensi menyebabkan patahan pada dinding cor, terlebih wilayah Kerinci–Sungai Penuh dikenal sebagai kawasan rawan guncangan gempa.
Ironisnya, pembesian yang semestinya dirangkai sesuai standar malah ditemukan terpotong dengan ukuran bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pelaksana menggunakan sisa-sisa potongan besi, sehingga tidak mengikuti ketentuan teknis konstruksi yang benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, beredar kabar bahwa pada pekerjaan tahap II di Kabupaten Kerinci, pihak PT WIKA membawa dan menggunakan besi berukuran 8 mm. Padahal, untuk pekerjaan pembesian dinding saluran, ukuran besi yang ideal adalah maksimal 10 mm atau minimal 9,5 mm. Penggunaan besi berdiameter lebih kecil dari standar jelas dapat menurunkan mutu dan ketahanan bangunan.
Indikasi ketidaksesuaian teknis ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika benar spesifikasi pembesian di RAB membenarkan pemasangan besi terpotong-potong, maka logika perencanaan pun perlu dipertanyakan. Kondisi tersebut membuka peluang adanya kekeliruan atau penyimpangan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak PT WIKA yang dapat dimintai klarifikasi terkait dugaan penyimpangan teknis pembesian tersebut. (**)
