Pesawaran,- KOMPAS1.id || 16 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Halal Bihalal Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H., serta turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran Cindy Aria Anton, S.E., M.M., Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kominfotiksan, Kepala Dinas P3AP2KB, para Camat dan Kepada Desa, serta Ketua TP PKK desa se-Kabupaten Pesawaran.
Rakor yang dirangkaikan dengan momentum Halal Bihalal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta optimalisasi penanganan aspirasi dan laporan masyarakat.
Pada kegiatan ini, ada beberapa hal penting yang disampaikan Bupati Nanda Indira. Bupati menyebut bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas antar pemangku kepentingan di tingkat desa.
Bupati juga mendorong peran aktif kepala desa dalam merespons berbagai isu sosial secara cepat dan berbasis data. Ia meminta agar setiap permasalahan di masyarakat dapat segera diinventarisir dan dilaporkan sebelum berkembang luas di ruang publik.
“Saya berharap kepala desa dapat merespons persoalan sosial dengan cepat. Jangan menunggu sampai viral baru dilaporkan. Sampaikan laporan dengan data yang akurat, bukan sekadar informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan sejumlah instruksi strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, di antaranya kesiapsiagaan terhadap potensi dampak El Nino, optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pengelolaan sampah berbasis potensi desa yang ke depan akan terintegrasi dengan program investasi pengolahan sampah.
“Mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini. Kepala desa harus aktif mengedukasi masyarakat untuk menjaga sumber air dan mengantisipasi potensi kebakaran lahan. Di sisi lain, optimalisasi PBB juga harus menjadi perhatian serius karena menjadi salah satu sumber utama pembangunan daerah,” lanjutnya.
Dalam bidang sosial, Bupati turut menekankan pentingnya akurasi data dan penguatan peran desa dalam menangani isu-isu strategis seperti stunting, rumah tidak layak huni (RTLH), serta anak putus sekolah. Ia juga meminta agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat desa dapat dimonitor secara optimal.
“Kepala desa harus proaktif melaporkan perkembangan di wilayahnya kepada camat, mulai dari data stunting, RTLH, hingga anak putus sekolah. Pastikan tidak ada warga yang terlewat dari intervensi program pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan optimisme terhadap pengembangan sektor pariwisata Pesawaran, seiring dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam mendukung potensi tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Dinas PMD, dengan fokus pada pembahasan berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah desa di lapangan.
Sebagai bentuk apresiasi, pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga memberikan penghargaan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya bagi desa yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo 1 November 2025 serta memiliki capaian realisasi terbesar.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng dan Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai.
Sumber / dok tim.(JMI)
Editor wep / Kompas1.id
