subulussalam kompas 1 id
Subulussalam — Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Subulussalam. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun komunikasi dan sinergi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam kunjungan ke KemenPAN-RB tersebut, Wali Kota Subulussalam didampingi oleh Bahagia Maha, tokoh masyarakat Kota Subulussalam. Kehadiran tokoh masyarakat dalam agenda ini mencerminkan semangat kebersamaan dan dukungan lintas elemen dalam mendorong penataan serta perbaikan sistem pemerintahan daerah.
Bahagia Maha dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal dan mendukung agenda reformasi birokrasi yang tengah diperjuangkan Pemerintah Kota Subulussalam. Penataan sistem pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan moral, pemikiran, serta kontrol sosial dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan ke KemenPAN-RB dimaknai sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), penyederhanaan birokrasi, perbaikan sistem pelayanan publik, hingga penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Melalui koordinasi dengan KemenPAN-RB, Pemerintah Kota Subulussalam berharap memperoleh arahan, pendampingan, serta dukungan kebijakan dalam menata struktur organisasi, sistem kerja, dan budaya birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bahagia Maha menegaskan bahwa perjuangan membangun daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan yang sehat dan tertata dengan baik. Pemerintahan yang kuat dan berintegritas akan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Sinergi antara Wali Kota Subulussalam dan tokoh masyarakat dalam kunjungan ke KemenPAN-RB tersebut juga menjadi pesan penting bahwa pembangunan daerah adalah kerja bersama, bukan semata agenda pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan KemenPAN-RB, diharapkan Kota Subulussalam dapat melangkah lebih cepat dalam reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.(Ramona)
